Jualan di facebook bakal kena pajak 0858-3265-1727

Jualan di facebook bakal kena pajak 0858-3265-1727
Jualan di facebook bakal kena pajak 0858-3265-1727

Jualan di facebook bakal kena pajak 0858-3265-1727

Facebook sekarang ini telah menjadi salah satu tools marketing yang penting bagi para penggiat bisnis online. Kesuksesan dan keuntungan besar pada pelaku bisnis di jejaring sosial ini lantas menarik banyak orang untuk mengikuti jejak mereka. Lalu, benarkah Jualan di facebook bakal kena pajak 0858-3265-1727 ???

Tidak bisa dipungkiri, bahwa Facebook merupakan senjata pemasaran yang jitu untuk memasarkan jasa dikarenakan banyaknya yang memakai sosial media yang satu ini. Popularitas Facebook tentu menjadi daya tarik bagi para pebisnis untuk berjualan online.

Jika bisa dimanfaatkan dengan baik, Anda bisa meraup keuntungan yang besar dengan berjualan melalui Facebook. Apalagi Facebook juga tidak memungut biaya bagi yang berjualan, kecuali jika kamu memasang iklan untuk mempromosikan bisnis kamu.

Seiring berjalannya waktu, berbelanja secara online semakin digandrungi. Semakin ramainya transaksi online membuat pemerintah melihat adanya potensi penarikan pajak dalam transaksi online. Pemerintah pun tengah menyiapkan kebijakan pengenaan pajak e-commerce. Nantinya seluruh transaksi melalui marketplace akan dikenakan pajak.

Sontak kebijakan itu menimbulkan polemik khususnya bagi mereka yang terjun dalam bisnsi e-commerce, entah itu yang memiliki website dan aplikasi ataupun si pelapak di marketplace. Pemerintah dianggap tak adil lantaran hanya mengenakan pajak untuk marketplace saja.

Nantinya transaksi online di media sosial seperti Instagram dan Facebook juga akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penghasilan (PPh) seperti marketplace. Untuk sementara Ditjen Pajak akan mengawasi kegiatan usaha penjual di medsos. Layaknya wajib pajak lainnya mereka juga tetap harus melaporkan penghasilannya dalam SPT.

Sementara untuk aturan perpajakan e-commerce pihaknya masih melakukan pematangan kebijakan dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Ditjen Bea dan Cukai. Salah satu yang akan dimatangkan terkait penyelarasan sistem dengan Ditjen Pajak. Hestu juga belum bisa memastikan kapan kebijakan ini akan diterapkan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *